SURABAYA — Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, mengusulkan agar jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam program Sekolah Rakyat (SR) dialihkan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bahkan lebih baik jika dikembangkan sebagai SMK Plus.
Usulan ini disampaikan sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih relevan dengan dunia kerja, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin.
Baca Juga: Cak YeBe Dukung Penertiban Jam Malam Anak, Asal Tidak Represif
“Sebaiknya untuk saat ini fokus dulu pada jenjang SD dan SMP, sedangkan jenjang SMA dipersiapkan dengan desain sebagai SMK, bahkan SMK Plus,” ujar Hikmah, Rabu (24/6)
Ia menilai bahwa model SMA umum kurang sesuai untuk menjawab kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, orientasi keterampilan di SMK jauh lebih konkret dan bisa menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Memang SMK butuh persiapan lebih kompleks. Tapi justru di situlah peluang untuk merancang sistem pendidikan yang benar-benar tepat sasaran,” lanjutnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa akar kemiskinan terletak pada akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum Sekolah Rakyat harus benar-benar selaras dengan kebutuhan riil anak-anak miskin.
Baca Juga: Wacana Tambah Dapil, Imam Syafi’i: Siap dan Dukung Penuh
“Kurikulumnya harus menjawab kepentingan mereka: apakah bisa lanjut studi atau langsung bekerja. Dan tentu saja, pembiayaannya juga harus dipikirkan dengan matang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hikmah menekankan pentingnya mengukur keberhasilan program ini tidak hanya dari sisi output, melainkan juga outcome lulusan.
“Anak-anak ini ke depan harus jelas arahnya, apakah lanjut sekolah atau masuk dunia kerja. Itu semua harus dirancang sejak awal, dari kurikulumnya,” tegas Ketua Perempuan Bangsa tersebut.
Baca Juga: Pembangunan RSUD Surabaya Selatan Diundur, Komisi D DPRD Usulkan Anggaran Dialihkan ke RSUD BDH
Ia pun menambahkan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak cukup hanya dinilai dari jumlah lulusan, tetapi dari dampak nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan.
“Indikator keberhasilan bukan sekadar berapa banyak yang lulus, tapi apakah mereka mampu keluar dari kemiskinan lewat pendidikan ini,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
