SURABAYA – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh setiap 23 Juli mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar. Ia menegaskan bahwa peringatan HAN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bersama untuk memastikan masa depan anak-anak, khususnya di Kota Surabaya, benar-benar diperjuangkan.
“Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar seremoni, tapi momen refleksi. Sudahkah kita benar-benar hadir untuk masa depan anak-anak kita, khususnya di Surabaya?” ujar politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Ning Ais, Rabu (23/7).
Baca Juga: SDN Tanah Kali Kedinding V Peringati Hari Anak Nasional 2025 dengan Senam Pagi Ceria
Sebagai wakil rakyat, Ning Ais menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap anak di Kota Pahlawan memperoleh haknya secara utuh. Hal ini mencakup hak atas pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
“Saya berkomitmen kuat memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara menyeluruh mulai dari pendidikan berkualitas, lingkungan yang aman, hingga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” tegasnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotannya adalah meningkatnya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, fenomena ini adalah alarm serius yang harus segera direspons oleh semua pemangku kepentingan.
“Kasus perundungan di sekolah adalah sinyal bahaya. DPRD melalui fungsi pengawasan telah mendorong Dinas Pendidikan agar memperkuat implementasi program Sekolah Ramah Anak,” ujarnya.
Baca Juga: Rayakan Hari Anak Nasional, Wyndham Surabaya Gelar Program CSR “Mimpi Mereka”
Ia menjelaskan bahwa dorongan tersebut mencakup tiga langkah konkret, yaitu: memperkuat pelatihan guru dalam mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif, serta mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan bullying di setiap sekolah.
“Legislatif mendorong agar Dispendik meningkatkan pelatihan guru untuk penanganan bullying dan membentuk satgas pencegahan di lingkungan sekolah,” tambahnya.
Selain isu kekerasan, Komisi D DPRD Surabaya juga menaruh perhatian besar terhadap masalah pemerataan kualitas pendidikan. Ning Ais menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi atau lokasi tempat tinggal.
Baca Juga: Suasana Haru, Anggoro Himawan Rayakan Hari Anak Nasional Bersama Siswa Sekolah
“Kami mendorong agar alokasi anggaran dalam APBD difokuskan pada upaya pemerataan pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, fokus anggaran harus diarahkan pada pemerataan distribusi guru berkualitas ke seluruh wilayah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan pinggiran, serta perluasan program beasiswa berbasis kebutuhan.
“Komitmen kami jelas: tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena kendala ekonomi atau zona. Setiap anak Surabaya berhak atas masa depan yang cerah. Itu tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya,” pungkas Ning Ais.
Editor : Redaksi
