SURABAYA - Gelombang demonstrasi besar-besaran yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025 telah mengguncang berbagai kota di Indonesia. Pemicu utama berasal dari kemarahan publik terhadap fasilitas dan tunjangan DPR yang dinilai tak layak saat ekonomi rakyat tertekan.
Dari berbagai kanal media sosial, muncul satu kompilasi viral berjudul “17 + 8 Tuntutan Rakyat” yang merangkum poin-poin desakan terhadap pemerintah, DPR, partai politik, aparat keamanan, dan kementerian terkait.
Baca Juga: PW GP Ansor Jatim Gelar Haul Pejuang, Bentuk Refleksi Merawat Kemerdekaan RI ke-80
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya wacana publik yang dinilai berpotensi membenturkan pemerintah dengan rakyat maupun antar-institusi negara. Menurutnya, narasi semacam itu berbahaya karena dapat merusak fondasi demokrasi Indonesia.
“Demokrasi Indonesia lahir dari sinergi antara pemerintah, militer, kepolisian, dan masyarakat sipil. Upaya menegasikan salah satunya justru melemahkan kekuatan kolektif bangsa. Lebih buruk lagi jika narasi itu didorong oleh dendam masa lalu, bukan visi kebangsaan,” ujar Musaffa, Minggu (7/9).
Baca Juga: PW GP Ansor Jatim Gelar Haul Pejuang, Bentuk Refleksi Merawat Kemerdekaan RI ke-80
Ia mencontohkan wacana TNI “kembali ke barak” yang kerap dilandasi trauma sejarah masa lalu. Padahal, lanjut Musaffa, di tengah melemahnya kinerja sebagian institusi negara, TNI masih memiliki kapasitas strategis yang perlu terus dioptimalkan.
“Peran TNI dalam Satgas Mafia Migas, pemberantasan narkoba, hingga penindakan mafia sawit merupakan bukti nyata kontribusi bagi bangsa. Itu bukan intervensi terhadap sipil, melainkan langkah memperkuat agenda pembangunan nasional. Bahkan, saya rasa ke depan TNI juga bisa dilibatkan dalam Satgas Mafia Pangan karena menyangkut langsung hajat hidup rakyat banyak,” tegasnya.
Baca Juga: Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-80, PW GP Ansor Jatim Gelar Gowes Kemerdekaan
PW Ansor Jatim menilai kehadiran TNI menjadi salah satu kunci keberhasilan Presiden dalam melawan mafia serta praktik yang merugikan negara.
"Kami menyerukan seluruh elemen bangsa dan pemerintah, TNI, Polri, maupun masyarakat sipil untuk saling percaya, memperkuat sinergi, dan menjaga persatuan demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, kuat, dan bermartabat." tutupnya.
Editor : Redaksi
