SURABAYA – Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (Gempar) Jawa Timur, M. Zahdi, menyoroti rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi pasca-pandemi.
“Kami melihat rencana kenaikan PPN ini sebagai langkah yang tidak tepat. Masyarakat, khususnya kelas bawah, masih kesulitan bangkit dari dampak pandemi. Jika kebijakan ini diterapkan, daya beli masyarakat akan semakin terpuruk,” ujar Zahdi kepada awak media, Jumat (27/12).
Baca Juga: Kenaikan PPN 12 Persen Hambat Transaksi QRIS dan Dorong Kembali ke Tunai
Zahdi menegaskan, kenaikan PPN berpotensi memicu lonjakan harga barang dan jasa yang akan semakin membebani rakyat kecil. Ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan pemulihan ekonomi ketimbang menambah beban pajak.
Baca Juga: Kenaikan PPN 12 Persen Hambat Transaksi QRIS dan Dorong Kembali ke Tunai
“Apakah pemerintah sudah benar-benar mengukur dampak sosial dari kebijakan ini? Kami meminta agar rencana ini ditinjau ulang. Jangan sampai rakyat yang sudah susah malah semakin terhimpit,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zahdi mengajak elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa Gempar Jatim akan terus mengawal isu ini dan tidak segan mengambil langkah demonstrasi jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan pajak.
Baca Juga: LBH Ansor Jatim, Pertanyakan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
“Kami dari Gempar Jatim akan terus mengawal isu ini. Jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan PPN, kami tidak segan untuk turun ke jalan,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
