SURABAYA – Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif dari Fraksi PKB, menggelar penjaringan aspirasi masyarakat (reses), Masa Sidang I Masa Persidangan II Tahun 2025. kegiatan ini berlangsung di Jl. Dukuh Bulak Banteng
Dalam kegiatan tersebut, berbagai permasalahan warga, khususnya di Kelurahan Bulak Banteng, menjadi sorotan utama. Salah satu keluhan utama yang disampaikan warga adalah persoalan genangan air.
Baca Juga: Antisipasi Peredaran Miras Daring, DPRD Surabaya Dorong Penguatan Pengawasan
Menurut Afif, perbaikan sistem drainase menjadi prioritas agar air dapat mengalir dengan baik ke sungai besar.
"Percuma di gang-gang ada box culvert, tetapi keluarnya ke sungai belum ada. Maka dari itu, kita buat dulu supaya pembuangan masuk ke sungai besar, lalu yang lain kita pasang semua," ujarnya, Sabtu (15/2)
Selain itu, warga juga menyoroti, kebutuhan perbaikan pavingisasi yang sudah lama rusak serta peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU). Afif menambahkan, bahwa permintaan pemasangan CCTV juga menjadi perhatian karena meningkatnya kasus pencurian di daerah tersebut.
"Iya, karena banyaknya pencurian, dibutuhkan CCTV yang ada rekamannya. Agar ketika ada pencurian, bisa dilaporkan kepada pihak berwajib," jelasnya.
Baca Juga: Cegah Lonjakan Harga, Pemkot Surabaya Diingatkan Jaga Rantai Distribusi
Dalam bidang ekonomi, sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengeluhkan kurangnya pembinaan, dari pemerintah kota. Afif menyampaikan, bahwa dirinya akan membawa aspirasi tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi dan UMKM.
"Kemarin ada usulan dari pelaku UMKM bahwa banyak usaha yang belum terjamah dan belum mendapat pembinaan dari Pemkot, khususnya di wilayah utara. Oleh karena itu, saya akan membawa aspirasi ini ke rapat dengar pendapat dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar mereka dapat mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan kami," ujarnya.
Selanjutnya, kebutuhan ambulans juga menjadi sorotan, terutama bagi warga yang hendak memakamkan jenazah ke Madura. Menurut Afif, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan layanan ambulans. Namun, ia secara pribadi telah berinisiatif menyediakan satu unit untuk membantu masyarakat.
Baca Juga: Pemkot Diminta Awasi Ketat Pajak Restoran dan Kafe
"Ketersediaan ambulans masih sangat terbatas, terutama bagi warga yang membutuhkan untuk keperluan pemakaman di Madura. Namun, Alhamdulillah, saya telah menyediakan satu unit ambulans secara pribadi, murni dari dana pribadi, bukan dari APBD," paparnya.
Selain itu, Afif menyoroti pengelolaan pasar di Surabaya yang terbagi dalam tiga kategori: pasar yang dikelola PD Pasar, pasar di bawah Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopda), serta pasar yang menggunakan tanah aset dengan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurutnya, pasar yang membayar ke BPKAD sering kali mengalami perubahan fungsi.
"Banyak yang sewanya di BPKAD itu sebagai pasar tetapi beralih fungsi, bisa jadi kos-kosan. Seharusnya, kalau diperuntukkan untuk pasar, ya benar-benar pasar," tegasnya.
Editor : Redaksi
