SURABAYA - Gerakan Muda Progresif (GMP) menggelaer demonstrasi di depan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/6). Demontrasi berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan Instalasi Budidaya Tambak (IBT) Boncong di Kabupaten Tuban yang dirancang oleh CV IRK berdasarkan kontrak tertanggal 17 Juli 2018.
Koordinator aksi GMP, Yakin, mengatakan proyek tersebut telah dibayar lunas senilai Rp49.920.000. Hal serupa juga terjadi pada proyek IBT di Bangkalan yang dikerjakan CV RBK dengan nilai kontrak Rp99.825.000.
Baca Juga: GMP Soroti Dugaan Nepotisme di DKP Jatim, Desak Penegak Hukum Turun Tangan
Tidak hanya itu, ada proyek lain yang turut jadi sorotannya, yakni sepuluh paket proyek pembangunan pelabuhan dan bangunan lainnya. Yakin mengatakan, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp426.061.729,32.
"Salah satu proyek bahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak, menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp199.703.250,00," kata Yakin.
Ia menegaskan, proyek tersebut sudah melanggar aturan Tindak Pidana Korupsi dan harus dikaji lebih serius agar negara tidak mengalami kerugian.
“Ini bukan hanya wanprestasi kontrak, tapi pelanggaran serius yang bisa dikaji melalui Pasal 3 dan Pasal 9 UU Tipikor,” tegas Yakin.
Baca Juga: GMP Soroti Dugaan Nepotisme di DKP Jatim, Desak Penegak Hukum Turun Tangan
GMP juga menyoroti pemborosan anggaran di mana banyak aset milik DKP Jatim mangkrak dan tidak dimanfaatkan, serta pembayaran jasa konsultan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah tanpa dampak signifikan terhadap pelayanan publik.
Lebih lanjut, mereka membeberkan adanya indikasi praktik nepotisme dan konflik kepentingan, dengan banyaknya pegawai DKP merupakan hasil mutasi dari Dinas PU SDA serta adanya ikatan kekerabatan dan pertemanan di kalangan pejabat internal, yang bertentangan dengan prinsip reformasi birokrasi dan meritokrasi.
Baca Juga: GMP Soroti Dugaan Nepotisme di DKP Jatim, Desak Penegak Hukum Turun Tangan
Yakin menegaskan bahwa Gerakan Muda Progresif akan melakukan aksi lanjutan secara rutin, sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik. Ia juga menegaskan bahwa laporan resmi akan segera diajukan ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Jawa Timur, untuk mendorong proses hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Aksi akan terus kami lakukan secara berkala, dan dalam waktu dekat kami akan melaporkan seluruh temuan ini ke Kejati dan Polda Jatim. Ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai generasi muda yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tutup Yakin.
Editor : Redaksi
