MAJALENGKA – Penetapan 11 Februari 1840 sebagai Hari Jadi Kabupaten Majalengka bukan cuma soal penentuan tanggal, melainkan peneguhan sejarah dan identitas daerah. Hal itu ditegaskan Bupati Majalengka H. Eman Suherman usai Rapat Paripurna DPRD, Selasa (16/12).
Menurut Bupati, perubahan Hari Jadi Majalengka didasarkan pada kajian sejarah yang melibatkan sejarawan, akademisi, budayawan, serta berbagai elemen masyarakat. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan penetapan hari jadi berdiri di atas fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Sandi Fahmi Fatwa Resmi Dilantik sebagai Anggota DPRD Majalengka PAW Masa Jabatan 2024–2029.
“Ini adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang masyarakat Majalengka, bukan cuma menetapkan angka di kalender,” ujar Eman.
Ia menambahkan, momentum Hari Jadi Majalengka harus dimaknai sebagai sarana refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sekaligus penguat semangat kebersamaan dan persatuan.
Baca Juga: PAN Majalengka Bidik 10 Kursi DPRD, Target Dua Kursi di Setiap Dapil pada Pileg 2029
Eman berharap penetapan Hari Jadi Majalengka melalui Perda dapat menjadi pijakan bersama dalam menjaga nilai-nilai sejarah dan memperkuat jati diri daerah di tengah tantangan pembangunan ke depan.
Senada, Ketua Pansus perubahan Hari Jadi Majalengka H. Ifip Miftahudin menyebut perubahan tanggal dari 7 Juni ke 11 Februari didasarkan pada temuan sejarah yang lebih objektif dan terverifikasi.
Baca Juga: Pemkab Majalengka Ajukan Raperda untuk Perlindungan Rakyat dan Keberlanjutan Pembangunan
“Kami menggali dan mengkaji secara objektif dengan melibatkan ahli sejarah dan tokoh masyarakat agar penetapan ini sesuai fakta, bukan dongeng semata,” tegas Ifip.
Editor : Redaksi
