SURABAYA - Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menggelar kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) di RW 02 Kelurahan Krembangan Utara, Jumat (22/5) malam.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan fasilitas les bahasa Inggris, perbaikan drainase, hingga persoalan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
Baca Juga: Reses di Dapil 5, Josiah Temukan Keluhan Infrastruktur hingga Masalah Desil Bansos
Salah satu warga RW 03 mengusulkan agar program les bahasa Inggris dapat difasilitasi di wilayahnya dengan memanfaatkan sarana sekolah yang tersedia.
“Saya mendengar tadi ada program les bahasa Inggris. Jika berkenan, di wilayah kami terdapat sekolah dasar (SD) yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan les bahasa Inggris tersebut,” ujar warga.
Selain itu, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan. Warga RW 02 mengeluhkan kondisi drainase yang dinilai perlu segera diperbaiki guna mengantisipasi genangan air saat hujan turun.
“Di wilayah RW 02, khususnya terkait perbaikan drainase. Jadi aspirasi saya yang pertama adalah perbaikan saluran got agar tidak terjadi genangan air,” ungkap warga lainnya.
Tak hanya persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terkait bantuan pendidikan PIP yang tidak diterima meskipun sebelumnya telah memperoleh manfaat program tersebut.
Baca Juga: Persoalan DTSEN hingga Guru TPQ Jadi Sorotan Reses Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya
“Anak saya punya Kartu Indonesia Pintar dari SD sampai SMK, tapi sekarang tidak bisa masuk karena masuk desil 6. Jadi bantuan itu tidak masuk. Nah, ini bagaimana kok bisa masuk desil 6?” keluh salah satu warga RW 02.
Menanggapi aspirasi tersebut, Achmad Nurdjayanto menyatakan dukungannya terhadap pengembangan program les bahasa Inggris bagi masyarakat selama tersedia fasilitas yang memadai.
“Untuk tempat les bahasa Inggris, sebenarnya bisa di mana saja. Yang penting prinsipnya kegiatan tersebut dapat berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Achmad.
Terkait usulan perbaikan drainase, politisi muda asal Partai Golkar itu menjelaskan, perlunya koordinasi lintas wilayah karena saluran yang dimaksud melintasi beberapa RW sehingga membutuhkan kesepakatan bersama.
Baca Juga: Cahyo Siswo Terima Keluhan Warga soal Lansia Tak Berpenghasilan hingga HGB Bermasalah
“Persoalan drainase akan kami coba komunikasikan terlebih dahulu karena menyangkut beberapa RW yang dilintasi. Maka harus ada koordinasi agar keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, bukan hanya salah satu pihak saja,” jelasnya.
Sementara mengenai persoalan PIP, Achmad memastikan aspirasi warga akan diteruskan kepada pihak terkait agar dilakukan peninjauan ulang terhadap data penerima bantuan.
“Nanti akan kami sampaikan ke Komisi D selaku mitra kerja Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial agar dapat dilakukan tinjauan lapangan ulang. Tujuannya supaya data yang dihasilkan benar-benar valid sehingga bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
