SURABAYA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, melaksanakan penjaringan aspirasi (reses) Masa Sidang I Masa Persidangan II Tahun 2025 di empat kelurahan dalam daerah pemilihan (Dapil) 3, yakni Bulak, Penjaringan Sari, Wonorejo, dan Medokan Ayu, pada Kamis (13/2).
Dalam kesempatan tersebut, Aning menegaskan, komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dengan mencari solusi, agar dapat terserap secara optimal dalam kebijakan pemerintah. Menurutnya, banyak persoalan yang membutuhkan penyelesaian bertahap mengingat keterbatasan anggaran.
Baca Juga: Reses Tubagus Lukman Amin, Warga Soroti Mekanisme KSH dan Anggaran Karang Taruna
“Hampir setiap kali reses, kami menerima banyak keluhan dari warga. Namun, penyelesaiannya tidak bisa instan karena anggaran yang besar dan keterbatasan dana pemerintah kota,” ujar Aning saat ditemui usai reses.
Salah satu kendala utama adalah masih banyaknya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang belum diserahkan, oleh pengembang kepada pemerintah. Akibatnya, warga tidak bisa mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan infrastruktur.
Baca Juga: Reses di Bulak, Cak Ghoni Bahas Tap MPRS Jangan Lupakan Peran Soekarno
Kondisi ini terlihat jelas dalam proses, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan pra-Musrenbang kecamatan, Aning mencatat ada 210 titik pengajuan pavingisasi dan pembangunan saluran di tujuh kecamatan di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang diwakilinya. Jumlah tersebut, belum termasuk usulan dari empat dapil lainnya di Surabaya.
"Permasalahan pavingisasi dan pembangunan saluran ini mendominasi aspirasi warga. Selain sebagai solusi perbaikan jalan, ini juga menjadi langkah penting dalam pengendalian banjir yang masih menjadi masalah utama di Surabaya," jelasnya legislator Partai PKS.
Baca Juga: Minim Dukungan Pemkot, Emak-Emak Kader KSH Keluhkan Posyandu Keluarga ke Johari Mustawan
Aning menegaskan, bahwa pengendalian banjir membutuhkan, perhatian serius dari Pemerintah Kota Surabaya. Ia berharap agar setiap usulan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti demi kesejahteraan warga.
"Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi warga agar dapat terealisasi. Tentunya, ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah kota untuk menetapkan skala prioritas dan pentahapan yang tepat, sehingga permasalahan banjir tidak lagi menjadi momok setiap tahun atau saat musim penghujan tiba," pungkasnya.
Editor : Redaksi
