SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memberikan respon positif atas dimulainya pelaksanaan Penjaringan Aspirasi (Reses) oleh para legislatif pada pertengahan bulan Februari Sidang I Masa Persidangan II Tahun 2025.
Reses kali ini berlangsung 10 hingga 17 Februari 2025. Menurut Arif, kesempatan ini merupakan momen penting bagi para wakil rakyat untuk turun langsung ke daerah pemilihan (Dapil) guna menyerap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Reses Tubagus Lukman Amin, Warga Soroti Mekanisme KSH dan Anggaran Karang Taruna
Fathoni menilai, reses bukan sekadar kegiatan formalitas, tetapi juga kesempatan berharga untuk mendengarkan harapan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Reses menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dapat menjawab kebutuhan rakyat," ujarnya, pada Kamis (13/2).
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa mendengarkan harapan dan masukan warga bukan hanya formalitas, tetapi merupakan modal utama dalam memperjuangkan dan mengakselerasikan kepentingan rakyat agar tercermin dalam rencana pembangunan kota yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Reses di Bulak, Cak Ghoni Bahas Tap MPRS Jangan Lupakan Peran Soekarno
"Melihat, mendengarkan, dan merasakan aspirasi, harapan, serta saran dari warga, lalu menjadikannya alat perjuangan adalah hakikat seorang pelayan rakyat. Itulah yang selama ini kami sampaikan," tambahnya.
Menurut Fathoni, perjuangan dalam melayani warga tidak cukup hanya dengan kebijakan yang berpihak, tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih ringan dan membumi. Komunikasi politik yang santai dan penuh keakraban, lanjutnya, dapat mendekatkan masyarakat dengan para pemimpinnya.
"Tentu, harus disertai dengan senda gurau, agar politik riang gembira yang kami tawarkan bukan sekadar utopia," paparnya.
Baca Juga: Minim Dukungan Pemkot, Emak-Emak Kader KSH Keluhkan Posyandu Keluarga ke Johari Mustawan
Dalam reses tersebut, berbagai masukan dari warga disampaikan, mulai dari perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi. Untuk itu semua aspirasi yang diterima akan diperjuangkan agar dapat masuk dalam kebijakan pembangunan Kota Surabaya.
"Reses ini menjadi bukti bahwa keterlibatan warga dalam proses politik bukan hanya sesuatu yang formal, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan menyenangkan," pungkasnya.
Editor : Redaksi
