SURABAYA — DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna bersama Wali Kota Surabaya dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dengan agenda mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Cahyo Siswo Utomo, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Surabaya. Namun, fraksi PKS juga menyampaikan beberapa catatan kritis, khususnya terkait kinerja ekonomi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Fraksi PKS Soroti Status KBS dan Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029
“Pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2024 tercatat sebesar 5,76 persen. Meski cukup baik, capaian ini masih belum melampaui pertumbuhan pada tahun sebelumnya,” ujar Cahyo, pada Senin (16/6).
PKS juga mencermati serapan anggaran yang dinilai kurang optimal. Realisasi belanja tercatat sebesar 86,94 persen atau setara hampir Rp10 triliun. Persentase ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara nominal mengalami peningkatan.
Sementara itu, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp10,03 triliun, atau 88,78 persen dari target yang ditetapkan. Fraksi PKS menyoroti penurunan realisasi pendapatan dari sisi persentase, meski angkanya naik secara absolut.
Selain itu, Cahyo juga menyoroti rendahnya serapan belanja modal yang hanya mencapai 19 persen dari total anggaran belanja, yakni sekitar Rp1,89 triliun. Menurutnya, belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik masih belum berjalan maksimal.
“Serapan anggaran untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi hanya mencapai 56,82 persen, turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi catatan penting,” tegasnya.
Baca Juga: Raperda Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, PKS Tekankan Aspek Sosial dan Budaya
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS juga menyoroti adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp234 miliar. Fraksi meminta agar dilakukan penelusuran apakah SILPA tersebut merupakan hasil efisiensi atau justru akibat perencanaan yang kurang optimal.
“Dengan munculnya wacana pinjaman daerah untuk mendukung program investasi strategis, kami menekankan agar Pemerintah Kota benar-benar menghitung kemampuan fiskal secara matang agar tidak membebani APBD di masa mendatang,” pungkas Cahyo.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyatakan bahwa seluruh tahapan pembahasan Raperda akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan guna mendengar tanggapan dari Wali Kota. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan melalui komisi-komisi sesuai bidang masing-masing sebelum Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada akhir Juni.
Baca Juga: PKS Surabaya Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Belanja Baju Lebaran
“Seluruh masukan dari fraksi, baik berupa apresiasi maupun kritik, akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan khususnya terkait infrastruktur, perbaikan kampung, penerangan jalan umum (PJU), dan rumah tidak layak huni harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan terima kasih atas pandangan dan masukan yang diberikan oleh seluruh fraksi. Menurutnya, berbagai catatan yang disampaikan sangat berharga dan menjadi bahan refleksi bagi pemerintah kota dalam menjalankan program pembangunan.
“Alhamdulillah, banyak masukan dari fraksi yang sudah mulai kita jalankan. Meski banyak jenis retribusi dan pajak yang telah dihapus, kita masih bisa menekan angka kemiskinan, menurunkan prevalensi stunting, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan kita sudah tepat,” ungkap Eri.
Editor : Redaksi
